Metropolitan

EDUCATION

Team Jurnal Hukum Online

3/16/20232 min read

Ratusan Warga Geruduk Kantor BPN Jakarta Timur, Tuntut Sudarman Dicopot

CAKUNG - Belum lagi hilang dari pandangan kita, terkait viralnya pamer kekayaan di media sosial (Medsos) membuat geram Menteri ATR/ Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, kini nasib Kepala BPN Jakarta Timur, Sudarman kian di ujung tanduk.

Sudarman Harjasaputra / Kepala BPN Jakarta Timur

Sejak Pagi ratusan Warga menggeruduk Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur di Jalan Dr. Sumarno, Kecamatan Cakung, (15/3/2023)

Dalam aksinya, ratusan Warga mempertanyakan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sejak tahun 2018 karena dianggap tidak sejalan dengan program Reformasii Agraria.

Aksi massa yang mengatasnamakan Aliansi Pejuang Tanah untuk Rakyat yang datang membawa mobil komando untuk orasi, spanduk protes, bahkan hingga keranda jenazah, menuntut Kepala BPN setempat lengser dari jabatannya.

Pasalnya, Kepala BPN Jaktim itu dianggap tidak becus, yang berdampak pada proses PTSL itu molor hingga bertahun- tahun tak kunjung selesai.

Menurut sejumlah warga yang ikut demo, mereka kecewa dangan sikap BPN Jaktim jika ada "uang" baru diproses.

"Proses sertifikasi PTSL baru digenjot kalo ada penajemnya (uang-red)," sebut Hasan perwakilan warga Rawa Badung Kel. Jatinegara, Cakung.

Isi spanduk protes tersebut di antaranya, "Pak Jokowi bagaimana nih, program bapak dicuekin sama BPN Jaktim, pelayanan PTSL sudah wafat, dan copot Kepala BPN Jakarta Timur".

Sementara Humas aksi, Eko Wibowo yang ditemui JOURNAL hukum menyatakan ada lima tuntutan mereka yakni menuntut pertanggungjawaban BPN Jakarta Timur atas carut marutnya pelaksanaan PTSL dari tahun 2018-2023.

"Kedua audit penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan kelembagaan BPN Jakarta Timur.

Ketiga copot Kepala BPN Jakarta Timur," kata Eko di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (15/3/2023).

Keempat mendesak BPN untuk mensukseskan program Presiden Joko Widodo tentang Reformasi Agraria, dan tuntutan terakhir mereka yakni basmi habis mafia rakyat.

"Kepala BPN Jaktim harus dicopot segera mungkin, dan stafnya yang suka minta duit juga harus dipindah, " pungkasnya. (DB/Jourkum).